“DARI GERAKAN KEPANDUAN KE GERAKAN PRAMUKA”
I.
PENDAHULUAN
Sejarah merupakan cermin bagi
keadaan sekarang. Sejarah merupakan sumber pemikiran dan pembelajaran dalam
mengembangkan tujuan-tujuan yang akan datang.
II.
MATERI POKOK
1.
Masa Hindia Belanda
a. Tahun 1908, Mayor Jenderal Robert
Baden Powell melancarkan suatu gagasan tentang pendidikan luar sekolah untuk kanak-anak Inggris, dengan tujuan agar
menjadi manusia Inggris, warga Inggris dan anggota masyarakat Inggris yang baik
sesuai dengan keadaan dan kebutuhan kerajaaan Inggris Raya ketika itu.
b. Untuk itu beliau mengarang sebuah
buku yang terkenal yaitu “Scouting for
Boys”. Buku ini berisi pengalaman beliau dan latihan apa yang diperlukan
yang diperlukan para Pramuka.
c. Gagasan Boden Powell dinilai
cemerlang dan sangat menarik sehingga banyak diikuti dan didirikan kepanduan di
negara-negara lain. Diantaranya di negeri Belanda dengan nama Padvinder atau Padvinderij.
d.
Oleh orang Belanda, gagasan kepanduan di bawa dan dilaksanakan di sini (Nederlands OOst Indie), dengan mendirikan Nederland Indischie Padvinders Vereeniging
(NIPV) atau Persatuan Pandu-pandu Hindia-Belanda.
e. Oleh pemimpin-pemimpin di dalam
pergerakan nasional, gagasan Baden Powell dimabil alih dengan membentuk
organisasi-organisasi kepanduan yang bertujuan membentuk manusia Indonesia yang
baik yaitu sebagai kader Pergerakan Nasional. Pada saat itu mulailah
bermunculan organisasi-organisasi kepanduan diantaranya Javanse Padvinders Organizatie
(JPO), Jong Java Padvinderij (JJP), National Islamitje Padvinderij (NATIPIJ),
Sarikat Islam Afdeling Padvinderij (SIAP),
Hizbul Wathan (HW) dan lain sebagainya.
f. Sumpah Pemuda yang dicetuskan
pada Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, benar-benar telah menjiwai
gerakan kepanduan nasional Indonesia
untuk lebih bergerak maju. Pemerintah Hindia Belanda melarang penggunaan
istilah Padvinder dan Padvinderij untuk organjisasi kepanduan di luar NIPV.
g.
Dengan meningkatkan kesadaran
nasional Indonesia,
maka timbullah niat untuk persatuan antara organisasi-organisasi kepanduan.
Pada tahun 1930 muncullah Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) yang merupakan
gabungan dari organisasi kepanduan Indonesische Padvinders Organizatie
(INPO), Pandu Kesultanan (PK) dan Pandu Pemuda Sumatera (PPS). Pada tahun 1931 terbentuk federasi kepanduan dengan nama
Persatuan Antar Pandu-pandu Indonesia (PAPI), yang kemudian berubah menjadi
Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI) pada tahun 1938.
2.
Masa Pendudukan Jepang
Pada masa
pendudukan Jepang (PD II), penguasa Jepang di Indonesia melarang keberadaan
organisasi kepanduan di Indonesia
di larang adanya. Tokoh-tokoh kepanduan banyak yang masuk dalam organisasi
Seinendan, Keibodan dan Pembela Tanah Air (PETA).
3.
Masa Perang Kemerdekaan
Dengan
diproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia bahu membahu
mempertahankan kemerdekaan. Seiring
dengan itu, pada tanggal 28 Desember 1945 di Surakarta berdiri Pandu Rakyat
Indonesia (PARI) sebagai satu-satunya organisasi kepanduan di wilayah Republik Indonesia.
4. Masa
Pasca Perang Kemerdekaan hingga 1961
a.
Setelah pengakuan kedaulatan NKRI, maka mulailah Indonesia memasuki masa
pemerintahan yang liberal. Sesuai dengan situasi pemerintahan tersebut maka
bermunculan organisasi kepanduan seperti HW, SIAP, Pandu Islam Indonesia, Pandu
Kristen, Pandu Katholik, Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) dan lain-lain.
b.
Menjelang tahun 1961, kepanduan Indonesia telah terpecah-pecah menjadi
lebih dari 100 organisasi kepanduan, suatu keadaan yang terasa lemah meski
tebagi ke dalam 3 federasi organisasi kepanduan; satu federasi kepanduan putra
dan dua federasi kepanduan putri:
·
Ikatan Pandu Indonesia (IPINDO), 13 September
1951.
·
Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia
(POPPINDO), 1954.
·
Perserikatan Kepanduan Putri Indonesia.
Keadaan ini membuat lemah organisasi
kepanduan, ketiga federasi tersebut melebur menjadi satu federasi: Persatuan
Kepanduan Indonesia (PERKINDO). Namun yang masuk dalam federasi ini hanya
berkisar 60 buah dari 100 buah organisasi kepanduan, dan hanya berjumlah 500.000
anggota.
Disamping itu, sebagian dari 60
organisasi kepanduan anggota PERKINDO tersebut berada dibawah organisasi
politik atau organisasi massa tetap saling
berhadap-hadapan berlawanan satu sama lain, sehingga tetap melemahkan gerakan
kepanduan Indonesia.
c.
Melihat keadaan tersebut, PERKINDO membentuk panitia untuk memikirkan jalan
keluarnya. Panitia menyimpulkan bahwa kepanduan
lemah dan terpecah-pecah, terpaku dalam cengkeraman gaya lama yang
tradisional daripada kepanduan Inggris, pembawaan dari luar negeri. Hal ini
berakibat bahwa pendidikan yang diselenggarakan oleh gerakan kepanduan
Indonesia belum disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan bangsa dan masyarakat
Indonesia, maka ketika itu gerakan kepanduan kurang memperoleh tanggapan dari
bangsa dan masyarakat Indonesia. Kepanduan hanya berjalan di kota-kota besar
dan di situpun hanya terdapat pada lingkungan orang-orang yang sedikit banyak
sudah berpendidikan barat.
d.
Kondisi lemah gerakan kepanduan Indonesia dimanfaatkan oleh pihak komunis
sebagai alasan untuk memaksa gerakan kepanduan Indonesia menjadi Gerakan Pioner
Muda seperti yang terdapat di negara-negara komunis.
e.
Kekuatan Pancasila di dalam PERKINDO berusaha menentangnya, dengan bantuan
Perdana Menteri Djuanda maka tercapailah perjuangan dengan menghasilkan
Keputusan Presiden RI No. 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka, pada tanggal
20 Mei 1961 yang ditandatangani oleh
Ir. Djuanda selaku
Pejabat Presiden RI, karena Presiden Sukarno sedang berkunjung ke negeri
Jepang.
5.
Masa 1961-1999
Dengan Keppres
No. 238 Tahun 1961, Gerakan Kepanduan Indonesia mulai dengan keadaan baru
dengan nama Gerakan Praja Muda Karana atau Gerakan Pramuka.
a.
Semua organisasi kepanduan
melebur ke dalam Gerakan Pramuka, menetapkan
Pancasila sebagai dasar Gerakan Pramuka.
b.
Gerakan Pramuka adalah suatu
perkumpulan yang berstatus non-governmental (bukan badan pemerintah) yang
berbentuk kesatuan. Gerakan Pramuka diselenggarakan menurut jalan aturan
demokrasi, dengan pengurus (Kwartir Nasional, Kwartir Daerah, Kwartir Cabang dan
Kwartir Ranting) yang dipilih dalam musyawarah.
c.
Gerakan Pramuka sebagai
satu-satunya badan di wilayah NKRI yang diperbolehkan menyelenggarakan
kepramukaan bagi anak dan pemuda Indonesia; organisasi lain yang
menyerupai, yang sama dan sama sifatnya
dengan Gerakan Pramuka dilarang adanya.
d.
Gerakan Pramuka bertujuan
mendidik anak dan pemuda Indonesia dengan prinsip dasar metodik pendidikan
kepramukaan yang pelaksanaanya diserasikan dengan keadaan, kepentingan dan
perkembangan bangsa dan masyarakat Indonesia
agar menjadi manusia Indonesia yang baik dan anggota masyarakat yang berguna
bagi pembangunan bangsa dan negara.
e.
Prinsip-prinsip Dasar Metodik
Pendidikan Kepramukaan sebagaimana
dirumuskan oleh Baden Powell tetap dipegang, akan tetapi pelaksanaanya
diserasikan dengan keadaan, kepentingan dan perkembangan bangsa dan masyarakat Indonesia; dengan
menyesuaikan dan diserasikan dengan keadaan dan kebutuhan regional ataupun
lokal di masing-masing wilayah di Indonesia ternyata mampu membawa banyak
perubahan yang mampu membawa Gerakan Pramuka mengembangkan kegiatannya secara
meluas.
f.
Gerakan Pramuka ternyata lebih
kuat organisasinya dan memperoleh tanggapan luas dari masyarakat, sehingga
dalam waktu singkat organisasinya telah berkembang dari kota-kota hingga ke
kampong dan desa-desa, jumlah anggotanya meningkat dengan pesat.
g.
Kemajuan pesat tersebut tak lepas
dari system Majelis Pembimbing (Mabi) yang dijalankan oleh Gerakan Pramuka di
setiap tingkat, baik dari tingkat nasional hingga ke tingkat gugusdepan
(Gudep).
h.
Mengingat bahwa 80% penduduk
Indonesia tinggal di desa dan 75% adalah keluarga petani, maka pada tahun 1961
Kwartir Nasional menganjurkan supaya para Pramuka menyelenggarakan kegiatan di
bidang pembangunan masyarakat desa.
i.
Anjuran tersebut dilaksanakan
terutama di Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat telah mampu
menarik perhatian pemimpin-pemimpin masyarakat Indonesia. Pada tahun 1966, Menteri
Pertanian dan Ketua Kwartir Nasional mengeluarkan instruksi bersama tentang
pembentukan Satuan Karya Pramuka (Saka) Tarunabumi. Saka Tarunabumi dibentuk
dan diselenggarakan khusus untuk memungkinkan adanya kegiatan Pramuka di bidang
pendidikan cinta pembangunan pertanian dan pembangunan masyarakat desa secara
lebih nyata dan intensif.
Kegiatan Saka Tarunabumi ternyata telah
membawa pembaharuan, bahkan membawa semangat untuk mengusahakan
penemuan-penemuan baru (inovasi) pada pemuda desa yang selanjutnya mampu
mepengaruhi seluruh masyarakat desa.
j.
Model pembentukan Saka Tarunabumi
kemudian berkembang menjadi pembentukan Saka lainnya seperti Saka Dirgantara,
Saka Bahari dan Saka Bhayangkara.
Anggota Saka-saka tersebut terdiri dari
para Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega yang memiliki minat di bidangnya.
Pramuka Siaga dan Penggalang tidak ikut dalam Saka tersebut. Para Pramuka
Penegak dan Pandega yang tergabung dalam Saka menjadi instruktur di biangnya
bagi adik-adik dan rekan-rekannya di gudep.
k.
Perluasan kegiatan Gerakan
Pramuka yang berkembang pesat hingga ke desa-desa, terutama kegiatan di bidang
pembangunan pertanian dan masyarakat desa, dan pembentukan Saka Tarunabumi
menarik perhatian badan internasional seperti FAO, UNICEF, UNESCO, ILO dan Boys Scout World Bureau.
6.
Masa 1999 – sekarang
a.
Perkembangan politik negara dan
pemerintahan mengalami perubahan dengan adanya Reformasi, turut mempengaruhi
perkembangan masyarakat secara menyeluruh.
b.
Untuk pertamakalinya pemilihan
KaKwarnas dengan Pemilihan Langsung oleh Kwartir Daerah pada Munas 2003 di
Jakarta.
c.
Pencanangan Revitaliasi Gerakan Pramuka oleh Presiden RI selaku Ka Mabinas
d.
Pembentukan Saka Wirakartika
e.
RUU Kepramukaan
III.
PENUTUP
Sejarah Gerakan Pramuka merupakan sumber pemikiran dan
pembelajaran pengembangan organisasi, agar terus digali untuk memberikan
sumbangsih kepada bangsa dan negara.
Reverensi
& Bahan Pustaka.
1. Patah
tumbuh hilang berganti, 40 Tahun Gerakan Pramuka, Kwarnas …
Buku Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD), Kwarnas….
